Tuesday, 24 November 2009
Sungguh, saya mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas mafia hukum. Oleh sebab itu, penulis terkejut ketika menghadiri sebuah resepsi pernikahan kemarin malam, tiba-tiba seorang pengusaha bertanya, ”Apakah kasus cicak-buaya dan Bank Century bisa menjatuhkan Presiden?” Saya tergagap dan menjawab pendek, ”Tidak.”
Sejujurnya, diam-diam penulis galau dengan pertanyaan semacam itu. Jika banyak orang mengajukan pertanyaan yang sama di dalam hatinya, republik ini sudah berjalan tidak benar. Jubah republik benar-benar sudah kotor.
Ia bukan hanya kotor karena adanya praktik mafia hukum, dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus Bank Century, dan demonstrasi upahan, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan negatif yang membelenggu pikiran. Jika ini terus berlangsung, sulit bagi kita membangun optimisme publik.
Sekarang ini memang sedang berpusar kencang di tengah masyarakat sebuah pendapat retorik yang meyakini bahwa perseteruan ”cicak vs buaya” dan kasus Bank Century bisa menjadi hulu ledak bagi kejatuhan SBY.
Tentu, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Kedua kasus itu belum mencukupi untuk memicu sebuah gerakan politik masif sehingga berakibat pada jatuhnya pemerintahan.
Sejarah politik kita mencatat, keberhasilan sebuah gerakan, apa pun namanya, tidak boleh melupakan peran serdadu dan pengusaha. Jika mereka belum mau terlibat memberikan dukungan kepada para aktivis dan mahasiswa, daya tahan demonstran biasanya tidak panjang.
Lebih buruk lagi, para demonstran yang tulus memperjuangkan hati nurani rakyat tersebut, dalam masa yang relatif pendek, tiba-tiba dilawan oleh demonstran upahan yang menjadi perpanjangan tangan kekuatan persekongkolan jahat.
Sejatinya, hanya serdadu dan pengusaha yang mempunyai sumber daya cukup sehingga bisa menjadi sandaran bagi para aktivis pergerakan. Serdadu bukan saja bisa menjadi tameng kuat untuk mencegah dan menggagalkan aksi-aksi bayaran dan manipulatif, tetapi juga mengontestasi kekuatan lawan. Sementara pengusaha bisa menyuntik energi bagi daya jelajah para aktivis dan eskalasi sebaran isu yang tidak putus-putus di tengah masyarakat.
Menyimak gelagat yang berlaku hingga saat ini, tampaknya kedua kekuatan tersebut, terutama para serdadu kritis, belum mau terlibat dalam ranah perseteruan ”cicak vs buaya” dan kasus Bank Century.
Ia bukan hanya kotor karena adanya praktik mafia hukum, dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus Bank Century, dan demonstrasi upahan, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan negatif yang membelenggu pikiran. Jika ini terus berlangsung, sulit bagi kita membangun optimisme publik.Dengan demikian, rasanya mustahil kedua kasus itu akan berubah menjadi badai yang bisa menjatuhkan Presiden seperti yang diyakini sebagian orang. Dalam hal ini, pintu kedua parlemen (DPR dan parlemen jalanan) belum terbuka untuk masuknya entakan dahsyat badai tersebut.
Jadilah jangkar
Menyimak kecenderungan seperti itu, sejatinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan nasib Indonesia. Hanya saja, Presiden harus bisa menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan republik sehingga rakyat tidak terombang-ambing.
Dalam konteks ini, kebiasaan diam Presiden dan lambannya mengambil jalan sepi untuk membuat keputusan harus segera ditanggalkan. Suka atau tidak, kebiasaan itu bisa memicu lahirnya konflik di tengah masyarakat.
Saat ini banyak pesan layanan singkat (SMS) berseliweran yang tujuannya menggalang sentimen anti-Tionghoa. Ini terkait dengan kontroversi peran Anggodo Widjojo.
Selain itu, juga ada virus yang disebar bahwa keadaan yang acak kadut ini karena kita menganut demokrasi. Demokrasi harus dilipat dan dilempar ke selokan untuk digantikan dengan hukum agama.
Dalam keadaan yang demikian, adalah aneh jika Presiden masih terus menyerahkan penyelesaian persoalan kepada kearifan waktu. Padahal, konflik sosial tidak bisa dibunuh oleh waktu, apalagi oleh bedil.
Jika Presiden tidak bersedia menjadi jangkar bangsa, perasaan dan perikehidupan rakyat akan terombang-ambing seperti perahu kecil di tengah samudra.
Sikap seperti itu tentu saja tidak selaras dengan nasihat para ibu di kampung dahulu, yang selalu mengajarkan, ”jika kamu menjadi penguasa, janganlah luru aleman (hanya ingin dipuji-puji saja), akibatnya tidak baik”.
Dalam kegalauan menyaksikan gerak lunglai republik dan harapan agar Presiden bisa menjadi jangkar bangsa tersebut, akhir-akhir ini saya diserang kerinduan pada beberapa figur seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Rendra, dan Sophan Sophiaan.
Sosok mereka mewakili keteguhan mengambil sepi sebagai jalan pedang. Mereka berani mengambil keputusan daripada dikerdilkan. Saya juga rindu kepada Butet Kertaredjasa. Tukang kritik monolog ini, meskipun oleh sebagian orang hanya dianggap sebagai hiburan, sejatinya sedang membuang sauh memasuki kesadaran kritis kita semua.
Jadilah jangkar
Oleh sebab itu, demi Indonesia yang lebih baik, saatnya bagi Presiden SBY keluar dari kerangkeng rasa amannya. Target program seratus hari dan setahun harus segera dikejar.
Bahkan, untuk capaian pemerintah, Presiden bisa saja segera membentuk tim khusus untuk pemberantasan mafia hukum dan kejahatan ekonomi.
Jika tidak, semua akan terlambat. Karena mulai 22 Oktober 2012, tiga tahun setelah dilantik, para menteri yang berasal dari koalisi partai dipastikan sudah luntur loyalitasnya. Semua mulai menatap tahun 2014.
Saat itu, meskipun tampaknya mereka masih bergerombol mengelilingi Presiden SBY, sejatinya ia sudah sendirian.
