Hari Minggu (18/10) kemarin, bersamaan dengan semakin jelasnya para calon menteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak pesan singkat (SMS) ber- seliweran. Pengirimnya terutama para aktivis dan figur-figur kritis. Secara umum, mereka pesimistis dengan figur-figur calon anggota kabinet. Entah karena alasan minimnya figur muda, kelompoknya tidak terwakili, maupun keraguan terhadap profesionalisme mereka.
Sebagai seorang pengamat yang mencoba menjaga keseimbangan praktik kekuasaan, awalnya saya juga berharap bahwa komposisi kabinet akan didominasi figur muda. Komposisinya sekitar 35 persen adalah menteri lama. Sisanya, 65 persen, adalah wajah-wajah muda yang cerah, optimistis, dan profesional.
Tapi, hak prerogatif memang ada di tangan Presiden. Meskipun tidak puas dengan sebagian sosok menteri dan prosesi seleksi yang mirip drama, yang justru mendegradasi mutu presidensialitas, saya mencoba mengikuti sikap para bapak bangsa yang optimistis.
Dulu, ketika ditanyakan kepada Bung Karno, Hatta, Sjahrir dan bung-bung yang lain tentang masa depan Indonesia, mereka pasti menjawab, "Cemerlang!" Padahal ideologi dan kepentingan mereka bergesekan.
Tidak cukup alasan
Berbeda dengan para bapak bangsa, secara umum, kita telah terperangkap dalam keluh kesah berkepanjangan. Tiap hari mengeluh tentang kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan yang buruk, ketahanan pangan yang lemah, dan lain-lain. Akibatnya, energi yang melingkupi kita adalah negatif.
Sikap PDI-P
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hingga Senin siang tak kunjung menegaskan sikap, apakah akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau menjadi oposisi. Sampai Senin, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dikabar- kan belum mengizinkan kader-kader partainya untuk ikut dalam kabinet SBY- Boediono.
Kita seperti lumpuh. Jika ada yang bertanya, "Bagaimana masa depan Indonesia?" Dengan suara lesu, kita akan menjawab, "Entahlah."
Anda mungkin tidak setuju dengan gambaran tersebut. Tapi pesimisme memang telah mengurung bangsa maritim ini. Ribuan pulau dan luas laut yang dimiliki tidak menjadi inspirasi bagi ketangguhan daya jelajah tiap anak bangsa, tetapi justru dimaknai sebagai potensi perpecahan. Kita menjadi pandir di tengah perubahan global yang dinamis.
Selama ini, saya termasuk orang yang ikut hanyut dalam arus besar pesimisme publik. Tetapi bercermin dari sikap para bapak bangsa tersebut, penulis merasa, lebih baik mengibarkan bendera optimisme daripada sebaliknya.
Di sini, langkah awal yang harus diambil adalah mencoba memercayai bahwa pemerintah baru SBY nanti akan menerapkan etos sepi ing pamrih rame ing gawe (bekerja keras tanpa pamrih). Semoga para menteri, utamanya sebagian wajah baru yang bobot profesionalitasnya belum diketahui, bisa menunjukkan kinerja yang baik dengan sikap sepi pamrih. Semoga mereka sadar bahwa mereka bukan bintang sinetron, meskipun proses seleksinya sarat dengan dramatisasi.
Oleh sebab itu, jika Presiden SBY berhasil memboyong para menterinya fokus pada kinerja sepi pamrih, tidak cukup alasan bagi seluruh kelompok strategis yang ada untuk menjadi pesimistis. Sejatinya, modal untuk pesimisme itu agak minim sekarang ini.
Dengan gaya Presiden SBY ikut campur pada urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, para aktivis kritis tersulut kecurigaannya. Mereka dibayangi ketakutan bahwa pemerintahan SBY ke depan akan menyeret kekuasaan kembali ke model otoriter. Perasaan ini menjadi semakin kuat setelah sebagian aktivis menjadi tersangka pencemaran nama baik aparat kekuasaan.
Berbeda dengan teman-teman, saya meyakini bahwa mustahil kekuasaan akan kembali ke ranah otoritarianisme. TNI sudah tidak lagi terlibat dalam politik secara langsung. Otonomi daerah telah mengunci kekuasaan komando karena banyak kepala daerah berasal dari partai yang berbeda dengan partai penguasa pusat.
Birokrasi tidak lagi solid karena orientasi politik birokrat yang berbeda. Dan yang lebih penting lagi, mata civil society selalu awas mencermati praktik kekuasaan Presiden SBY. Jadi rasanya sulit bagi pemerintah untuk menyeret kita kembali ke praktik politik orde baru.
Selain itu, dari sisi dinamika global, tampaknya lima tahun ke depan juga tidak cukup alasan bagi Indonesia untuk pesimistis. Secara prediktif, situasi ekonomi dan keamanan global akan stabil. Dalam konteks ini, posisi Indonesia sebagai anggota G-20 menempatkannya dalam sorotan lampu pijar para investor, tak ubahnya posisi BRIC (Brasil, Rusia, India, China/Tiongkok) yang lebih dulu berbenah.
Menunggu Fajar
Jika secara objektif tidak ada persoalan di luar kekuasaan yang bisa menjadi halangan serius bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka satu-satunya hambatan yang mungkin mencuat akan berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri. Secara pribadi saya meyakini kinerja beberapa menteri, seperti Sri Mulyani Indrawati, Mari Pangestu, dan Djoko Suyanto akan optimal. Mereka bisa menjadi garda depan untuk menyelesaikan persoalan.
Tetapi bagaimana dengan para menteri yang lain, terutama wajah-wajah baru? Sejujurnya, perasaan cemas sulit dikikis begitu saja. Tapi semua memang kembali kepada Presiden SBY sebagai pusat medan magnit kekuasaan pemerintah. Jika presiden tidak terjebak pada budaya politik Jawa, yaitu sekadar menikmati kebun mawar kekuasaan karena sudah merasa kekuasaanya bulat dan aman, maka kepenatan kita untuk menunggu fajar menyingsing akan terbayar.
Apabila yang terjadi sebaliknya, yaitu Presiden tidak sepi pamrih, maka janji para menteri tidak akan dipenuhi. Artinya, fajar yang menjadi simbol dari kesejahteraan rakyat tidak pernah menyingsing. Kaum miskin terlupakan dan kerusakan akan terjadi di Tanah Air karena kebodohan dan fanatisme sempit.
Agar jiwa bangsa Indonesia tenang karena taraf hidupnya meningkat, tidak ada pilihan bagi Presiden SBY, kecuali mendorong para pembantunya untuk menegakkan visi output. Semua kebijakan, terutama pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pengangguran, harus dipancang target capaiannya. Hanya itu cara yang bisa dipakai untuk mengukur bahwa para menteri memang bekerja dengan etos sepi ing pamrih.
