Sinar Harapan, 07 April 2010
Terhadap Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak akan menggeser posisinya sebagai ketua umum dalam Kongres III PDIP di Bali, 6-9 April 2010. Perebutan posisi ketua umum bukan menjadi soal pokok dalam kongres. Megawati dipastikan akan kukuh memimpin PDIP dalam lima tahun ke depan. Kongres akan lebih menggigit pada pertarungan wacana dari kalangan internal partai untuk memperbarui posisi politiknya dalam lima tahun ke depan. Sayup-sayup muncul suara lain yang mempertimbangkan PDIP untuk tidak lagi memosisikan diri sebagai partai oposisi, tetapi menjadi partai penyeimbang yang pro rakyat. Dengan kata lain, suara tersebut menginginkan PDIP berjabat tangan dengan Partai Demokrat (PD) dalam mengawal pemerintahan SBY-Boediono.
Sebelumnya, proses Pansus Century telah memperlihatkan pecahnya koalisi yang membuat Partai Demokrat menyuarakan pentingnya perubahan dalam formasi kabinet. Sejumlah kursi menteri kabarnya disiapkan untuk diduduki orang PDIP jika terjadi reshuffle kabinet. Dukungan agar PDIP berkoalisi dengan Demokrat diserukan oleh Taufiq Kiemas (TK) yang jauh-jauh hari menyarankan PDIP masuk dalam kabinet. Keinginan TK oleh sebagian jajaran PDIP ditanggapi secara hati-hati. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, pilihan koalisi ataupun oposisi tidak bisa ditentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) yang dijabat Taufiq Kiemas, melainkan ditentukan oleh kongres.
Setidaknya, ada beberapa timbang pikir yang dapat membebani PDIP untuk mengambil keputusan untuk bergabung dalam koalisi atau tidak. Pertama, lima tahun menjalani peran oposisi bukanlah waktu yang pendek dan terdapat kenangan mendalam yang tidak gampang dihapuskan. Selama masa itu, psikologi dan ingatan politik yang muncul, baik di pemimpin partai maupun konstituennya, adalah rekam jejak akan sikap partainya dalam menjalankan tugas sebagai penyeimbang kekuatan di parlemen, kritis pada kebijakan pemerintah, dan identik membela wong cilik. Posisi yang diametral dengan penguasa ini tentu membutuhkan tata cara penyesuaian yang tidak cepat, andai harus masuk dalam lingkaran "keluarga" yang berkuasa.
Pertimbangan kedua adalah lebih mengena pada dimensi etika dari hasil sebuah kompetisi. Pada sebuah kompetisi, apalagi politik, ada sebuah budaya politik yang di dalamnya mengandung banyak aspek norma, kaidah, dan peduli terhadap pembinaan akan nilai dan cita-cita perjuangan. Dalam kerangka ini, PDIP, terutama terbaca pada sikap ketua umumnya, bisa dibilang sebagai partai yang menjunjung perlunya sebuah etika dan nilai yang harus diperjuangkan. Dengan puncak kepemimpinan yang dipegang Megawati Soekarnoputri, PDIP seakan hendak menegaskan bahwa partainya adalah partai yang memiliki roh ideologis.
Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa dalam setiap kampanyenya, baik untuk pemilu legislatif maupun presiden, Megawati selalu menekankan pentingnya sebuah landasan nilai terhadap arah perjuangan partainya. Mengusung tema-tema kerakyatan, secara tidak langsung Megawati ingin melemparkan pesan bahwa ia mengambil jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui pemerintahan SBY, yang kebijakannya dinilai cenderung neolib. Karena perbedaan pandangan dalam cara memegang kendali negara atas dirinya dengan SBY ini, dan sadar bahwa kekalahan dalam pertarungan harus disikapi secara kesatria adalah bagian dari membangun tanggung jawab moral pada konstituennya, maka posisi PDIP sebaiknya berada di luar pemerintahan.
Komunikasi Politik Buntu
Selain dua pertimbangan tersebut, pertimbangan terakhir lebih mengarah pada sosok pribadi Megawati. Selama ini, publik mengetahui Megawati memiliki "persoalan pribadi" yang belum cair dengan SBY. Gangguan ini cukup berlarut. Sejak SBY mundur dari kabinet Megawati pada tahun 2004, tidak ada kamus bertegur sapa pada keduanya selama hampir lima tahun. Keduanya baru bertemu kembali menjelang Pilpres 2009 lalu, itu pun karena faktor kewajiban akan aturan yang disyaratkan penyelenggara pemilu.
Kebuntuan komunikasi politik antara Megawati dengan SBY ini kerap menjadi ganjalan saat PDIP mendapat "sapaan ramah" Partai Demokrat. Sebelum nyaringnya kemesraan PDIP dan Partai Demokrat sekarang ini, menjelang Pilpres 2009 lalu melalui Hatta Rajasa, kubu SBY juga berniat mengajak PDIP masuk dalam barisannya. Bahkan, ketika itu, Taufiq Kiemas me-nyambutnya dengan sinyal positif. Sampai pernah menyatakan bahwa koalisi dengan Prabowo Subianto atau Partai Gerindra adalah masa lalu, akibat hampir mentoknya pembahasan antara PDIP dan Partai Gerindra.
Namun ujungnya, tawaran Partai Demokrat buntu saat berhadapan dengan Megawati.
Ketegasan Megawati kini terulang untuk diuji kembali. Sebagai Ketua Umum, Megawati dinilai memiliki daya pengikat massa yang karismatik. Di kalangan akar rumput partainya, nama Megawati juga masih menjadi simbol perjuangan rakyat, sekaligus solidarity maker, pemersatu dari perpecahan. Bagi Megawati, kalah dan menang mungkin tidaklah soal utama. Yang lebih dari itu adalah sebuah sikap. Sampai titik ini, yang terbaca dari Megawati adalah ia memiliki pembawaan politik yang berbeda dengan yang ditampilkan Taufiq Kiemas.
Di tangan Megawati, seperti tergambar pada lambang banteng-nya, PDIP terlihat sebagai partai yang gigih berjuang, pantang menyerah, berani, dan berpendirian kuat. PDIP terlihat tidak mudah tergoda bujuk rayu kuasa. Kuasa diperoleh dengan cara berjuang, berpeluh debu, dan bermandi keringat. Pendidikan politik yang diperolehnya saat Orde Baru masih berkuasa diam-diam ikut melahirkan citra itu. Dari sini, Megawati berniat menularkan pada siapa saja yang berada di belakangnya. Penerimaan koalisi dengan Partai Demokrat sama artinya menuju kelunturan citra partai sebagai partai penumpang gratis (free rider).
Cara pandang yang terlihat penuh idealisme ini pada akhirnya akan membawa Megawati berhadapan tidak saja pada nuraninya, melainkan juga pada orang-orang di PDIP yang kian hari kian bersemangat menyambut tawaran koalisi. Bagi kalangan pendukung koalisi, duduk dalam kabinet SBY-Boediono adalah pilihan realistis. Lima tahun berada di luar pemerintahan membuat kenyamanan ekonomi dan politik, sedikit banyak, limbung. Mengelola partai membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Meskipun dana terlihat sebagai sudut pragmatis, namun terasa sekali diperlukan saat partai menjalankan perannya untuk sosialisasi maupun artikulasi kepentingan. Penilaian lain dari kubu pragmatis ialah: meski berada di lingkar dalam kekuasaan, bukan berarti meninggalkan peran kritisnya pada pemerintah. PDIP masih tetap bisa melakukan kritik yang konstruktif.
Kini, PDIP seperti mendayuh di antara dua karang: tetap beroposisi atau memilih berkoalisi. Jatuhnya pilihan akan dipertanggungjawabkan langsung kepada rakyat, konstituen PDIP. Konstituen PDIP termasuk massa loyal yang juga melihat partai dari sikap politik pemimpinnya. Kerelaan, kecintaan para pendukung yang selama ini diberikan untuk membesarkan partai, tidak mudah untuk ditukar dengan pilihan politik bergabung dengan Partai Demokrat. Pilihan pragmatis tanpa visi, nilai, dan ideologi hanya memudahkan para konstituen berpikir ulang untuk menjatuhkan pilihan politiknya kembali untuk PDIP pada Pemilu 2014 nanti.
